JAKARTA, 25 Desember 2025 – Gelombang solidaritas untuk merespons krisis ekologis dan kemanusiaan akibat banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus menguat di Ibu Kota. Sebanyak 18 organisasi mahasiswa dan pemuda mendeklarasikan pembentukan “Koalisi Jakarta untuk Sumatra” dalam konsolidasi akbar di Aula Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, Kamis (25/12).
Koalisi ini mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status Bencana Nasional dan melakukan evaluasi radikal terhadap kebijakan lingkungan hidup yang dianggap lebih memihak pada investasi daripada keselamatan nyawa rakyat.
Kritik Kebijakan dan Urgensi Status Bencana
Koalisi menyoroti adanya dugaan inkompetensi regulasi. Pemerintah dinilai enggan menetapkan status Bencana Nasional karena kekhawatiran berlebihan terhadap citra stabilitas nasional di mata internasional dan sektor pariwisata.
“Muncul dugaan kuat bahwa keengganan pemerintah menetapkan status Bencana Nasional adalah alibi untuk menjaga citra stabilitas nasional, padahal kondisi di lapangan sudah sangat darurat,” tegas Sekretaris Jenderal GHARIS Jakarta dalam diskusi tersebut.
Krisis Mahasiswa Perantau: Terhimpit Ekonomi hingga Pinjol
Krisis ini juga berdampak nyata di Jakarta. Terungkap bahwa banyak mahasiswa perantau asal Sumatra mulai kesulitan ekonomi karena keluarga di kampung halaman terdampak bencana. Hal ini memicu fenomena memprihatinkan di mana mahasiswa terpaksa terjerat pinjaman online (pinjol).
6 Tuntutan Pokok Menuju Istana Negara
Sebagai bentuk perjuangan konkret, Koalisi Jakarta untuk Sumatra akan menyuarakan enam tuntutan di hadapan Istana Negara pada 5 Januari 2026:
- Penetapan Status Bencana Nasional: Mendesak Presiden segera menetapkan status resmi karena skala kerusakan telah melintasi tiga provinsi.
- Percepatan Evakuasi: Menuntut percepatan proses evakuasi yang dinilai lamban.
- Reformasi Ekologis & Agraria: Menuntut moratorium total izin tambang dan sawit di hulu DAS Sumatra serta melawan oligarki ekstraktif.
- Pemecatan Pejabat: Mendesak pencopotan pejabat kementerian dan kepala daerah yang mengeluarkan kebijakan inkompeten.
- Permintaan Maaf Pejabat Publik: Menuntut maaf secara terbuka dari pejabat yang melontarkan pernyataan tidak sensitif terhadap korban.
- Seruan Persatuan Nasional: Mengimbau masyarakat tetap dalam bingkai NKRI dan tidak menggunakan simbol-simbol yang dapat memicu perpecahan, seperti bendera Aceh.
Daftar 18 Organisasi dalam Koalisi
Kekuatan gerakan ini merupakan gabungan dari berbagai organisasi lintas daerah dan fungsional, yakni:
- GHARIS Jakarta
- Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta
- DPP Himakotas
- Ikatan Mahasiswa Tegal Ciputat
- Keluarga Mahasiswa Minangkabau (KMM) Ciputat
- IMPP Jakarta
- Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes UIN Jakarta
- KBM Galuh Jaya (Ciamis, Banjar, Pangandaran)
- Keluarga Mahasiswa Jambi UIN Jakarta
- Forum Mahasiswa Lamongan
- Ikatan Mahasiswa Gresik
- Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan Jakarta
- Persatuan Mahasiswa Bekasi Jakarta Raya
- Persatuan Mahasiswa Indramayu
- Dedikasi Riung Mahasiswa Garut
- Permala Jakarta
- Himasultra Jakarta
- BEM STIAMI
Koalisi menegaskan bahwa pintu solidaritas tetap terbuka bagi elemen lain yang ingin bergabung dalam barisan perjuangan kemanusiaan ini.
Kontak Informasi & Koordinasi:
- GHARIS: 0896-4651-4009
- HMB JAKARTA: 0838-9122-2653
