TANGERANG SELATAN – Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) secara resmi menyoroti proses rotasi jabatan dan seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JPT) Eselon IIb di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan . GHARIS memahami adanya potensi besar praktik jual beli jabatan (transaksional) yang dapat mengubah proses birokrasi ini menjadi “petaka” bagi warga Tangsel.
Berdasarkan indikator dan informasi lapangan yang dikantongi, GHARIS mengendus adanya upaya sistematis dari sejumlah kandidat yang “miskin kompetensi” namun mencoba mempengaruhi Panitia Seleksi (Pansel) melalui jalur belakang untuk menutupi kelemahan mereka.
Sapu Bersih “Mesin Berkarat” di Strategi OPD
Kepala Bidang Pemantauan Kinerja Pemerintah GHARIS, Romadon , menekankan bahwa momentum mutasi ini harus digunakan Walikota untuk menyalakan dinas-dinas yang kinerjanya jalan di tempat atau terindikasi bermasalah, Ciputat, (18/03/26).
“Kami mendesak Walikota untuk melihat sekilas rekam jejak dan kasus-kasus diDiskominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Perkim, Dinkop, hingga DisporaTangsel.
Peringatan Keras Sekjen GHARIS: Jangan Main Mata!
Sekjen GHARIS, Dede Riyanto , menyatakan bahwa GHARIS tidak akan tinggal diam jika proses seleksi ini hanya menjadi formalitas untuk melegalkan praktik culas. Ia menuntut agar integritas diutamakan di atas kepentingan finansial atau politik.
Walikota jangan sampai mata utama. Proses ini harus bebas intervensi! Kami menolak keras melakukan transaksional yang hanya akan melahirkan pejabatkarbitan.
4 Poin Seruan Tegas GHARIS:
- Walikota Wajib Bersih: Menuntut Walikota menolak segala bentuk intervensi dan memimpin proses rotasi serta seleksi JPT Pratama Eselon IIb secara transparan dan akuntabel.
- Pansel Tanpa Kompromi: Meminta Panitia Seleksi untuk menjaga marwah institusi dengan bekerja secara profesional, kompeten, kredibel, dan menolak keras segala upaya tekanan dari pihak manapun.
- Kandidat Jangan Culas: Memberi peringatan keras kepada kandidat agar tidak menggunakan cara-cara kotor untuk menutupi kelemahan kapasitas diri dalam proses seleksi.
- Siaga Parlemen Jalanan: GHARIS mengirimkan kepada seluruh elemen pemantau kebijakan publik—LSM, organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus, akademisi, hingga tokoh masyarakat—untuk mengawal ketat proses ini. Jika potensi situasi semakin berkurang, GHARIS siap menggerakkan massa menuju parlemen jalanan .
“Jangan biarkan kursi jabatan di Tangsel diperjualbelikan seperti barang dagangan. Rakyat mengawasi, rakyat yang akan menghakimi!”
(Admin)
