JAKARTA – Memperingati momentum pengakuan internasional atas pelanggaran HAM di Xinjiang, Humanity United Project Indonesia (HUPI) bekerjasama dengan Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) dan Indonesia Save Uyghur (ISU), menggelar webinar internasional bertajuk “Hari Genosida Uyghur: Menilik Peluang dan Hambatan”. Diskusi ini menghadirkan berbagai pakar untuk membedah situasi terkini etnis Uyghur serta posisi strategis Indonesia dalam isu kemanusiaan global.
Acara yang digelar secara daring ini menyoroti fakta bahwa meskipun keputusan Uyghur Tribunal di London pada 9 Desember 2021 telah menyatakan tindakan China sebagai genosida, respons dunia—khususnya negara-negara Muslim—masih terganjal kepentingan geopolitik.
Fakta Lapangan dan Propaganda
Direktur Eksekutif Uyghur Human Rights Project (UHRP), Dr. Omer Kanat, yang hadir sebagai pembicara utama, memaparkan kondisi memprihatinkan di Turkistan Timur (Xinjiang). Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar isu politik, melainkan upaya sistematis penghapusan identitas etnis.
“Masyarakat Uyghur tidak bisa berdoa bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Al-Qur’an disita, masjid bersejarah dihancurkan atau diubah menjadi bar, dan terjadi pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka,” ungkap Omer Kanat.
Ia juga membantah narasi normalisasi yang sering ditampilkan pemerintah Tiongkok melalui video-video propaganda. “Video orang menari atau sholat di masjid yang sering beredar itu adalah pertunjukan (staged). Realitanya, indoktrinasi di kamp konsentrasi dan sterilisasi paksa terhadap wanita Uyghur terus terjadi,” tambahnya.
Dilema “Soft Diplomacy” Indonesia
Dalam sesi analisis kebijakan, Peneliti Kebijakan Erika Maya menyoroti posisi sulit Indonesia. Menurutnya, Indonesia terjebak antara tuntutan moral konstitusi untuk menghapuskan penjajahan dan realitas ketergantungan ekonomi.
“China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai mencapai 150 miliar USD. Hal ini membuat Indonesia cenderung memilih jalan Soft Diplomacy atau dialog tertutup, berbeda dengan negara barat yang bisa bersikap konfrontatif karena tidak memiliki ketergantungan ekonomi yang masif,” jelas Erika.
Namun, Erika menyarankan agar Indonesia mulai beralih ke Smart Diplomacy, yakni mengombinasikan pendekatan lunak dengan tekanan terukur melalui forum multilateral seperti ASEAN dan OKI, sembari melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak didikte oleh satu negara saja.
Tantangan Informasi dan Peran Pemuda
Direktur HUPI, Hotmar Simanjuntak, menekankan bahwa salah satu hambatan terbesar di Indonesia adalah masifnya informasi yang simpang siur. “Isu Uyghur seringkali tertutup oleh isu domestik atau dianggap hoaks. Padahal riset membuktikan adanya diskriminasi nyata,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Arafat ST, seorang pemerhati kebijakan dan teknologi, melakukan demonstrasi menarik dalam webinar tersebut. Ia membandingkan hasil pencarian informasi mengenai “Genosida Uyghur” menggunakan kecerdasan buatan (AI) global (seperti Gemini/Google) melawan AI buatan China (DeepSeek).
“Terlihat jelas adanya sensor pada teknologi buatan China. Ketika ditanya isu sensitif, AI mereka menutup akses informasi, berbeda dengan platform global yang menjabarkan bukti pelanggaran HAM. Ini menuntut generasi muda untuk objektif dan literat dalam menyaring informasi,” tegas Arafat.
Ketua GHARIS Jakarta, Rafi Amar, menutup sesi materi dengan mengajak pemuda Indonesia untuk tidak diam. Mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib, ia mengingatkan bahwa “Kejahatan yang terstruktur akan mengalahkan kebaikan yang tidak terstruktur.” Ia mendorong pemuda memanfaatkan aktivisme digital untuk melawan narasi propaganda.
Kegiatan ini ditutup dengan seruan aksi solidaritas dan penggalangan dana kemanusiaan untuk Bencana Banjir di Sumatera, menegaskan bahwa dukungan masyarakat sipil tetap menjadi kunci di tengah kebuntuan diplomasi antar-negara.
