TANGERANG SELATAN, 24 Februari 2026 – DPP Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) hari ini melakukan konsolidasi darurat untuk membedah temuan audit yang mengarah pada dugaan korupsi sistemik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. GHARIS menegaskan bahwa persoalan di Dindik bukan sekedar soal lahan, melainkan hancurnya integritas pengelolaan dana pendidikan.
Ketua Umum DPP GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, S.Hum , menyatakan bahwa tertundanya aksi massa hari ini justru dilakukan untuk memberikan ruang bagi tim hukum GHARIS menyusun draf laporan terkait temuan BPK yang diabaikan secara substansi. “Kami fokus pada hilangnya ratusan buku dan alat teknologi yang dibeli pakai uang rakyat tapi barangnya tidak ada. Ini adalah pengkhianatan terhadap dunia pendidikan,” ujarnya.
Pernyataan Keras Koordinator Aksi terkait Kegagalan Kadis
Koordinator Aksi GHARIS, Rizki R , mengisyaratkan Kepala Dinas dalam menjaga marwah jabatan dan anggaran. Ia menilai Kadis Deden Deni telah gagal total menjalankan fungsi pengawasan.
“Kadis Deden jangan merasa tenang hanya karena sudah memulangkan uang 186 juta ke kas daerah. Pengembalian uang tidak menghapus kejahatan manipulasi! Ada nota fotokopi yang dipalsukan di lapangan. Ini bukan salah bendahara sekolah saja, ini salah Kadis yang membiarkan praktik ‘Kuitansi Siluman’ tumbuh subur di bawah hidungnya,” tegas Rizki R .
Rizki juga menambahkan bahwa temuan mengenai pembayaran honorarium ilegal kepada guru ASN menggunakan dana BOSP adalah bukti nyata bahwa aturan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 sengaja ditabrak.
“Bagaimana mungkin seorang Kadis tidak tahu ada aliran dana BOSP untuk menghormati ASN yang dilarang UU? Ini pilihannya hanya dua: Kadisnya ‘tidur’ atau memang ‘ikut bermain’. Bagi kami, Kepala Dinas yang membiarkan buku-buku sekolah hilang dan kuitansi dimanipulasi adalah pejabat yang sudah kehilangan legitimasi moral. Kami akan memastikan laporan ini sampai ke meja penegak hukum pusat!” pungkas Rizki.